DDHK News English Version
Sebuah survei menunjukkan, sebagian besar warga negara Indonesia mengharapkan pelaksanaan hukum syariah Islam. Survei Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta menyimpulkan, sebagian besar warga masyarakat mengharapkan adanya negara Islam. Sekitar 76 persen responden menyatakan hal itu.
“Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 18-29 Juli 2011 dengan partisipan penelitian sebanyak 202 warga Muslim Jakarta,” kata juru bicara Tim Survei tentang “Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama” dari Lemlit Uhamka, Subhan El Hafiz di Jakarta, Selasa (21/2).
Dosen Fakultas Psikologi Uhamka itu mengatakan, survei bahkan menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya negara Islam, sekitar 76 persen.
Menurut dia, hal ini tentu menjadi tantangan besar terhadap ideologi bangsa yang harus dihadapi, namun demikian, penanganan terhadap isu ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan dan tindakan represif serta kekhawatiran yang berlebihan terhadap konflik antaragama.
Hal ini dikarenakan, penelitian lebih jauh terhadap fakta di atas menunjukkan bahwa 55 persen partisipan mengatakan pemerintah saat ini sudah cukup baik atau adil terhadap agama-agama yang ada di Indonesia.
Hanya 12 persen yang mengkaitkan pelaksanaan syariah dalam konteks hukum, sedangkan sebagian besar (51 persen) mengkaitkan syariah dalam konteks pedoman moral, membela keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Dengan demikian, lanjut dia, perlu diwaspadai pengkristalan terhadap isu syariah yang kemudian bisa muncul dalam gerakan radikalisme agama. “Kewaspadaan terhadap mulai munculnya radikalisme agama yang terlihat dalam penelitian ini diwakili oleh 12 persen masyarakat yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam konteks formalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif,” ujarnya.
“Jika ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terus berlanjut maka bukan tidak mungkin angka ini akan terus meningkat hingga mencapai jumlah yang cukup signifikan untuk terjadinya revolusi dalam rangka mengganti ideologi negara,” tambahnya.
Jika dikaitkan dengan ideologi, tingginya harapan masyarakat terhadap pelaksanaan syariah dan negara Islam harus dilihat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah saat ini.
Agama dijadikan dasar untuk mengubah negara karena keyakinan yang besar umat beragama bahwa agama akan mampu menyelesaikan masalah kenegaraan. Hal yang sama dapat dilihat pada daerah tapal batas Indonesia yang mengekspresikan kekecewaan pada pemerintah melalui perlawanan bersenjata, isu negara merdeka, atau bergabung dengan negara tetangga. (ANTARA).*
RELATED POSTS:
- Survei: Wartawan Indonesia Dukung Syariat Islam
- Survei: Mayoritas Pemuda Muslim Malaysia Inginkan Quran Jadi Konstitusi
- Survei: Jerman Menilai Islam sebagai Ancaman
- Survei: Amerika Kurang Toleran terhadap Islam
- Pemimpin Baru Libya Serukan Syariah Islam Jadi Dasar Negara
Copyright (c) DDHK News - www.ddhongkong.org. Tulisan di website ini boleh dikutip sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan sumber DDHK News/www.ddhongkong.org
Tetap update berita dan artikel terbaru DDHK News di Ponsel Anda dengan mengetikkan: m.ddhongkong.org
iyah nih sisanya mau di kemanain apa dengan begitu penganut agama lain udah ga di hargain di indonesia, coba ambil survey ke semua warga di indonesia jangan cuma jakarta dan warga muslim itu sih sama ajah bukan survey mana ada survery cuma 202 dari jutaan warga indonesia
terus yang sisax mau di taruh d mana?? di suruh bikin negara sendiri?? mau di jadikan negara serikat??
bagi orang islam, tentu saja aturan dalam islamlah yang paling bagus. kalau bagi agama kristen, aturan kristenlah yang paling bagus. bagi orang hindu, aturan mereka jg yang paling bagus.
akan tetapi, semua itu sbenarnya tergantung dari masing2 individunya. mau pake ideologi islam, kristen, hindu, budha, liberal atau bahkan komunis, klo individunya nggak benar, ya sama saja.
setuju banget, indonesia jd negra islam