Pemimpin pemerintahan transisi Libya (NTC) Mustafa Abdul-Jalil menegaskan komitmennya untuk menjadikan Libya pasca rezim Khadafi sebagai negara Islam modern dan tidak menjadi negara Islam “ekstremis”.

Hal itu dikemukakannya pada pertemuan dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, Sabtu, di Tripoli. Pada konferensi pers bersama Ashton, Abdul Jalil-mengatakan: “Kami tidak akan menjadi negara Islam ekstremis. Islam kami adalah moderat.”

Dia menambahkan, pembentukan pemerintahan baru yang diisi para ahli akan selesai pada minggu mendatang.

Ashton menyatakan komitmen Uni Eropa untuk membantu pemulihan kondisi Libya dan “membangun Libya baru berdasarkan aturan hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia.”

Di Tripoli, Ashton bertemu Dewan Transisi Nasional (NTC) khususnya Ketua NTC Mustafa Abdul Jalil dan perdana menteri Abdurrahim el-Keeb, mengunjungi Lapangan Martir ‘, dan berbicara di Forum Hak Perempuan Libya.

Bulan lalu Abdul Jalil-mengatakan, hukum Syariah Islam akan menjadi sumber utama perundang-undangan di Libya baru. Pernyataannya menyebabkan kegemparan di Barat, tapi penjelasan Sabtu lalu membantu menghambat keprihatinan mereka.

“Kami berharap Libya baru harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi,” kata Ashton.

Sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi Libya, setelah jatuhnya rezim diktator Muammar Khadafi, sebuah pemerintah sementara baru akan menjalankan negara selama delapan bulan sampai majelis nasional dipilih bulan Juni.

NTC menjanjikan pembentukan semacam pemerintahan teknokratis dengan para menteri dipilih berdasarkan pada keahlian, bukan pertimbangan suku. (Mel/Tripolipost.com/ddhongkong.org).*

RELATED POSTS:

1. Pemimpin Baru Libya Serukan Syariah Islam Jadi Dasar Negara
2. Al-Qaidah Desak Libya Jadi Negara Islam
3. Ulama Libya Serukan Penerapan ‘Islam Moderat’ Pasca-Khadafi
4. Libya Berlakukan Syariat Islam
5. Ulama Libya: Islam Akan Bangkit Pasca Khadafi